20 Agustus 2026
Pemkab Pati Mulai Tahapan Pembangunan Infrastruktur 2026
Pati, GlobalPers – Plt Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, mengatakan penetapan paket strategis bukan hanya soal mengejar target fisik pembangunan. Prosesnya juga diarahkan agar memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Penetapan paket-paket strategis ini bukan sekadar mengejar pembangunan fisik, melainkan juga memenuhi salah satu indikator penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK. Kami ingin memastikan prosesnya berjalan transparan dan akuntabel sejak awal,” ujar Widyotomo dalam Forum Group Discussion bersama wartawan di Aula Diskominfo Pati.
Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) memulai tahapan pembangunan infrastruktur jalan tahun anggaran 2026 lebih awal. Sebanyak sepuluh paket pengadaan barang dan jasa strategis sektor jalan telah ditetapkan dengan total pagu mencapai puluhan miliar rupiah. Langkah ini diambil untuk mempercepat realisasi proyek, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat desa hingga pusat kota. Seluruh paket pengadaan mengacu pada Keputusan Bupati Pati Nomor 000.3.1/0901 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengadaan Barang/Jasa Strategis.
Widyotomo menjelaskan, di luar sepuluh paket besar tersebut, masih ada puluhan proyek jalan lain yang juga akan dikerjakan DPUTR Pati pada 2026. Adapun fokus utama tetap pada jalan penghubung antar kecamatan, akses ke sentra pertanian, dan jalur pariwisata desa. Untuk menjaga efisiensi dan kualitas, DPUTR Pati menerapkan metode E-Purchasing melalui Katalog Elektronik dengan sistem Mini Kompetisi. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 93 Tahun 2025.“Tahun ini, semua pengadaan barang dan jasa strategis di DPUTR Kabupaten Pati menggunakan metode mini kompetisi. Melalui metode ini, para penyedia yang sudah tayang di e-katalog akan berkompetisi secara sehat, sehingga pemerintah bisa mendapatkan harga terbaik dengan kualitas spesifikasi teknis yang tetap terjaga optimal,” jelas Widyotomo.Sistem mini kompetisi memungkinkan Pejabat Pengadaan mengundang beberapa penyedia yang terdaftar di e-katalog untuk mengajukan penawaran ulang. Proses berlangsung secara elektronik, sehingga jejak auditnya jelas dan minim intervensi. Red
